Sejarah Kwarda Riau

Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Organisasi

Awal berdirinya Kwartir Cabang/Daerah

Pada tahun 1961, Provinsi Riau berada pada masa peralihan Pusat Pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi yang semula di Tanjungpinang, berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: Des.52/I/44.25 tanggal 20 Januari 1959 dipindahkan ke Pekanbaru. Mei 1961, saat diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang pembentukan Gerakan Pramuka, proses pemindahan ibukota provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru belum selesai.

Belum semua perangkat pemerintahan Daerah Tingkat I selesai memindahkan kegiatannya maupun personilnya ke Pekanbaru. Gedung perkantorannya juga belum semuanya tersedia, sehingga masih ada yang menumpang di rumah-rumah penduduk atau bangunan toko. Kota Pekanbaru yang sebelumnya berstatus Kota Praja tidak memiliki fasilitas fisik yang memadai. Begitu juga lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan juga tidak banyak seperti di Kota-kota lain yang lebih besar dan lebih tua.

Keberadaan Gerakan Pramuka di Daerah Riau diawali dengan terbentuknya Kwartir Cabang di Tanjungpinang pada tanggal 29 Juni 1961, yang diresmikan/dilantik pada tanggal 17 Juli 1961 oleh PANGDAMAR II Tanjungpinang. Di Jakarta sendiri saat itu masih dilakukan proses penyusunan personil Kwartir Nasional, sambil menunggu pulangnya Bung Karno dari perjalanan keluar negeri. Keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 yang berisikan keputusan Pembentukan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya perkumpulan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia, dan perkumpulan lain yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia, dan perkumpulan lain yang serupa dilarang, ditandatangani oleh Ir H Djuanda sebagai Penjabat Presiden saat Presiden berada di luar negeri, karena adanya manuver dari golongan sosialisasi/komunis di bawah Prof Dr Priyono sebagai salah seorang anggota panitia Pembentukan Gerakan Pramuka untuk membentuk Pioneer Muda seperti yang ada di negara-negara komunis. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, Ahmadi dan Mulyadi Joyo Martono, berhasil menyusun personalia Kwartir Nasional yang kemudian dilantik oleh Bung Karno Presiden RI pertama pada tanggal 14 Agustus 1961, ditandai dengan penganugerahan Panji Gerakan Pramuka (semacam bendera) dengan logo Tunas Kelapa. Kemudian dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai HARI PRAMUKA dan Bung Karno Presiden Republik Indonesia sebagai PRAMUKA TERTINGGI.

Di Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau pengganti ibukota lama Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Des. 52/I/44.25 tanggal 20 Januari 1959 (dan proses perpindahannya baru dimulai bulan Januari 1960), Gerakan Pramuka baru dibentuk sekitar tanggal 1 Juli 1961 dengan susunan personil Kwartir Daerah yang diketuai oleh Kapten Amiruddin dan Imam Satoto Abdul Kahar sebagai Andalan Daerah urusan Sekretariat. Kapan dilantik, siapa yang melantik dan siapa-siapa yang dilantik tidak diperoleh informasi. Informasi yang diperoleh adalah bahwa pembentukannya diprakarsai oleh A Muin Sadjoko anggota BPH (Badan Pemerintah Harian) Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.

Pada bulan Agustus 1961, di Rengat Ibukota Kabupaten Indragiri, Bupati Masnoer bersama tokoh-tokoh Pandu HW dan Ali Talib dari Pandu Al Anshar, membentuk Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Indragiri. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Indragiri dilantik/diresmikan tanggal 17 Agustus 1961 bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 16. Sayangnya, susunan personil Kwartir Cabang dan panitia Pembimbing yang dilantik tidak diproleh informasinya.

Sampai akhir tahun 1961, tidak ada pertumbuhan dan perkembangan organisasi Gerakan Pramuka di Daerah Riau. Di Kabupaten Kampar yang Pemerintahnya masih berada di Kota Pekanbaru, belum dibentuk Kwartir Cabang. Tetapi kegiatan kepramukaan sudah berlangsung di beberapa tempat seperti Kecamatan Bangkinang dengan pelakunya A Sani Is, Anwar, Damhuri, Abbas dan Fahruddin. Di Kecamatan Kampar dengan pelakunya Sipun, Maasin, Abbas Bay, SN Wirjasa, Abdul Hamid, dan H Muchtar Muhammad dan di tempat-tempat lain dengan pelaku yang lain pula. Di Kotapraja Pekanbaru sendiri, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka belum terbentuk. Kegiatan kepramukaan di Kotapraja Pekanbaru dibina langsung oleh Kwartir Daerah. Sampai tahun 1963, saat gugusdepan 15 dan 16 yang berpangkalan di SPG Negeri Pekanbaru dan Gugusdepan 33 dan 34 yang berpangkalan di SMEA Negeri 1 Pekanbaru dikukuhkan, di Bengkalis belum terbentuk Kwartir Cabang Gerakan Pramuka. Namum di beberapa tempat seperti Bagansiapi-api, Selatpanjang, dan Dumai sudah berlangsung kegiatan keparamukaan dipimpin langsung oleh para mantan Pandu di sana.

Pada tahun 1962, tepatnya tanggal 7 sampai 9 April 1962, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menyelenggarakan Musyawarah Andalan Pusat dan Daerah disingkat ANPUDA pertama di Bogor. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Riau mengirim utusan terdiri dari Kapten Amiruddin dan Imam Satoto (Ketua dan Sekretaris Kwartir Daerah Riau), A Muin Sandjoko dan A Rusli Nasution dari Panitia/Majelis Pembimbing Daerah. Sekembalinya dari mengikuti Musyawarah ANPUDA I, Dikotapraja Pekanbaru dibentuk Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, tetapi tidak tercatat siapa Ketua dan sekretarisnya, kapan dan oleh siapa personil Kwartir Cabang dilantik. Yang diperoleh informasinya hanya nama beberapa orang pengurus, antara lain Sardjoe sebagai Andalan Cabang urusan Putra (Ancutra), Nurbaiti sebagai Andalan Cabang urusan Putri (Ancutri) dan Hasibuan sebagai Andalan Cabang Urusan Kristen (Ancukris). Ini diketahui dari surat Pengantar Kwartir Daerah nomor OA/D.III/088/1962 tanggal 6 Juli 1962 kepada Andalan yang bersangkutan yang hanya dilampiri petikan Surat Keputusan Pengukuhan Kwartir Cabang Pekanbaru tanpa mencantumkan nama-nama Andalan yang lain.

Sementara itu di Tanjungpinang pada tanggal 21 Juli 1962 terjadi perubahan Pengurus Kwartir Cabang dengan susunan sebagai berikut:
1.Kisworo: Ketua merangkap Andalan Cabang Urusan Putra.
2.Sudirman: Andalan Cabang Urusan Sekretariat (Ancusek)
3.Najamuddin: Andalan Cabang urusan Keuangan (Ancukuang)
4.Sumira: Andalan Cabang Putri (Ancutri)
5.Suwarto: Andalan Cabang Urusan Latihan (Anculat)
6.R Muchtar: Andalan Cabang Urusan Perlengkapan (Ancuperkap)
7.Dalimi: Andalan Cabang Urusan Rohani Islam (Ancuris)
8.Bernandus: Andalan Cabang Urusan Khatolik (Ancukat), dan Perwira pemeriksaan Angkatan Laut sebagai Andalan Cabang Urusan Samudra (Ancudra) Susunan panitia/Majelis Pembimbing tidak mengalami perubahan.

Pada tanggal 7-16 Agustus 1963, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menyelenggarakan musyawarah ANPUDA II di Jakarta. Kwartir Daerah Riau mengirim 3 orang utusan dipimpin oleh A Muis Sadjoko dari panitia Pembimbing Daerah, Kapten Amiruddin dan Herry Caksono dari Kwartir Daerah sebagai anggota. Sekembali dari mengikuti ANPUDA II, Kwartir Daerah Riau menyelenggarakan Kursus Pembina (dengan kurikulum Kursus Penuntun Pandu) bertempat di SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas) perhentian Marpoyan. Pesertanya sebagian besar guru-guru Sekolah Dasar di Kotapraja Pekanbaru. Lulusan kursus yang dipimpin oleh Syafitri S inilah yang membentuk gugusdepan-gugusdepan di Kotapraja Pekanbaru.

Memasuki tahun 1964, tidak ada perkembangan yang berarti di lingkungan Gerakan Pramuka di Riau. Hal ini anatara lain karena kesulitan dana dan kurangnya tenaga di Kwartir Daerah. Sampai tahun 1964 ini belum ada informasi tentang pembentukan Kwartir Cabang Kampar dan Bengkalis. Namun di semua kabupaten baik yang sudah ada Kwartir Cabangnya maupun yang belum, baik di tingkat Gugusdepan dengan latihan mingguan maupun di tingkat Kwartir/Kabupaten. Pada akhir tahun 1964, Kwartir Daerah Riau mengirim peserta kursus Pembina Pramuka yang diselenggarakan oleh Kwartir Nasional tanggal 8 November sampai 15 Desember 1964 di Jakarta. Kursus ini dilaksanakan dalam persiapan Pembentukan Cor Daerah (Kelompok Pelatihan Pembina Pramuka sebagai: “jantung” yang menggerakan kegiatan kepramukaan di daerah). Peserta yang berjumlah 7 orang, masing-masing Syafitri S, Jamal Janait dari Kwartir Daerah; Alinas, Maradjab Mars, Suryati Tahsur dari Kwartir Cabang Indragiri (Rengat), Sukamdi dan Maryanto dari Tembilahan. Setelah selesai mengikuti kursus yang berlangsung 5 minggu, Sjafri S ditunjuk sebagai Nayawan Cor Daerah disingkat NCD (suatu perangkat Kwartir Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelatihan bagi anggota Dewasa Gerakan Pramuka), 6 orang lainnya sebagai anggota Cor Daerah.

Sementara itu, pada tanggal 12 Agustus 1965 Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Riau, R Soebrantas S meresmikan berdirinya Kwartir Cabang Indragiri Hilir dalam suatu upacara di lapangan Kota Tembilahan setelah Kabupaten Indragiri dimekarkan menjadi Indragiri Hulu dengan Ibukota Rengat Indragiri Hilir dengan Ibukota Tembilahan Pengurus Kwartir Cabang Indragiri Hilir pada saat peresmian terdiri dari:

1.Ahmad Muhammad: Ketua
2.Irham Mas: Sekretaris
3.Ridwan As, Maryanto dkk: Andalan

Kepengurusan ini berlangsung dari tahun 1965 hingga 1968, selanjutnya Kwartir Cabang Indragiri Hilir dipimpin oleh Baharuddin Latief 1968-1973, Widoto 1973-1974, Irham Mas 1974-1978, Drs Badrun A Saleh 1978-1982, 1982-1985, 1985-1988, R Yala 1988-1991, Dr Raihana Ara 1991-1994, Drs Badrun A Saleh 1994-1996, Masdjuri Hasan, 1996-1999, dan Drs Syaid Syarifuddin 1999-2004.